SELAMAT MENCOBLOS CALEG PILIHAN ANDA, mohon kejujuran penghitungan suara rakyat

Kepada seluruh warga masyarakat  dimanapun anda berada , kami mengucapkan selamat mencoblos  Caleg Pilihan anda, dan semoga aspirasi kita semua  dapat terwakili  oleh para Caleg tersebut.

Untuk lembaga terutama yang menyelenggarakan hitung cepat, keilmuan tidak perlu disembunyikan dan jangan dipleintir , mohon di jelaskan metode dan definisi margin error dan arti tingkat kepercayaan pada masyarakat.Masyarakat masih banyak yang bingung dengan ilmu statistik, tetapi jangan dipersulit memahaminya.  Kita sudah sering mengalami kesenjangan antar disiplin ilmu, sehingga ekonom kita hanya percaya pada industri pakaian, kaos kaki, sepatu, ( industi limbah, industri tukang jahit) , dan tidak dapat percaya pada industri berteknologi tinggi, seperti komputer, mesin, pengolahan logam, software. dll.

Untuk referensi sederhana,Margin Error sering disalah artikan sebagai selisih kesalahan hasil survei terhadap aktual, padahal pengertian yang betul tidak demikian. Untuk lebih detail bisa dibuka buku buku statistik yang banyak tersedia di toko buku dan perpustakaan.Secara sedehana, margin error  yaitu :
"The margin of error is a statistic expressing the amount of random sampling error in a survey's results".Margin error adalah ungkapan  statistik mengenai jumlah kesalahan  random sampling pada suatu hasil survei.

Sedangkan Tingkat kepercayaan , pengertian sederhanya bisa dilihat di
http://en.wikipedia.org/wiki/Confidence_interval 

yaitu :
In statistics, a confidence interval (CI) is a type of interval estimate of a population parameter and is used to indicate the reliability of an estimate. 

Jadi begitulah hasil survei adalah mengandung unsur estimasi =  perkiraan =  prediksi = ramalan.
Margin error dalam bahasa sederhana adalah  naik turunmya nilai hasil survei, bukan dibandingkan dengan nilai  nyata.
Meskipun demikian. survei sangat berguna karena memberikan gambaran  tapi itu bukan hasil nyata. Survei menggunakan sample , jadi tidak dilakukan ke setiap orang dalam anggota  populasi.Demikian juga dengan hitung cepat bila, tidak setiap TPS di seluruh Indonesia dihitung hasilnya, maka secara ilmu statistik, itu  tetap survei.

Referendum Warga Jakarta untuk Jokowi

Pencapresan Jokowi bagaimanapun juga menarik untuk dibicarakan. Sebenarnya di sini,bukan tempat  untuk membicarakan Jokowi,karena tema utamnya adalah Caleg( Calon Legislatif). Tetapi berhubung banyak pembicaraan warga yang berbicara tentang pencapresan Jokowi, dan itu juga dibicarakan oleh para Caleg, maka Pencapresan Jokowi ikut dibicarakan disini.

Pencapresan Jokowi oleh suatu partai ,ketika,Jokowi sedang dalam menjabat Gubernur DKI Jakarta pada periode pertama,tentu menimbulkan problem.Ini adalah hal yang sangat wajar. Jokowi baru satu setengah tahuun menjabat Gubernur ,pemimpin eksekutif  dari warga Jakarta,yang memilihnya dengan mencoblos gambar Joko Widodo.Biaya negara untuk pilkada ini juga besar. Joko Widodopun terpilih dan warga pun punya gubernur baru dan berharap banyak masalah  di  DKI   Jakarta dapat terselesaikan. 
Masalah mulai muncul ketika  PDIP mencapreskan Jokowi yang didasarkan atas hasil survei,bahwa elektabilitas Jokowi tinggi.Dan Joko Widodo pun menerima .Bu Mega yang biasanya bernada  pesimis terhadap hasil survei ,kali ini tidak. Padahal seperti diketahui,hasil survei banyak lembaga survei tentang pilkada DKI,juga banyak yang salah prediksi.  Yang perlu diingat survei tetaplah survei, survei beda dengan sensus yang meminta  jawaban setiap orang.Survei mengunakan sample atau contoh. Yang diberi pertanyaan adalah orang, yang bisa saja pendapatnya berubah , sesuai ruang dan waktu. Maka hasil survei adalah prediksi, ramalan.

Ada satu hal yang cukup penting adalah,kapasitas Ibu Mega yang menunjuk tugas peran baru  bagi Jokowi adalah   sebagai Ketua umum DPP PDIP.Ini beda dengan, bila yang menunjuk peran baru itu adalah Presiden yang sedang menjabat,misal sebagai duta besar. Presiden dipilih oleh seluruh rakyat Indonesia, sedangkan Gubernur dipilih oleh rakyat di propinsi tersebut dan Ketua Umum  partai dipilih oleh warga partai  itu melalui DPC atau DPD atau DPW. Jokowi yang menjadi gubernur karena dipilih oleh warga DKI Jakarta,lalu kemudian bersedia menjadi Capres atas penugasan dari Partai,maka hal ini bisa dianggap mengabaikan aspirasi warga yang bukan anggota PDIP.

Sesuai perjalanan  waktu opini terbelah.Pendapat warga Jakarta pun terbelah,karena Jokowi dalam kondisi tidak seperti ketika di  Solo ,dimana Jokowi sudah pernah menjabat 5 tahun ,lalu menjabat lagi dan baru mencalonkan diri sebagai Gubernur DKI waktu itu. Ingkar  Janji menjadi dasar kuat yang tidak setuju Jokowi menjadi Capres.Dan ini sangat masuk akal. Etika kepemimpinan  demokrasi juga terabaiakan.

Satu solusi untuk mengatasi hal adalah diadakan referendum bagi warga Jakarta. Setiap orang warga Jakarta diminta pendapatnya,Maukah  rakyat Jakarta jika  Jokowi berhenti dari  jabatan gubernur saat ini dengan  masa tugas  tugas  yang belum selesai ?. Jika Jokowi mundur secara sepihak  maka hal ini bisa dianggap,  Jokowi meninggalkan tanggung jawab memimpin  DKI Jakarta.

Info Berita: mass media dan keadilan

 Mass media atau pers  saat ini menjadi sorotan karena perannya yang memang besar
untuk mempengaruhi  opini publik. Pilihan berita , yang diberitakan dan yang tidak diberitakan, cara memberitakan , cara mengajukan pertanyaan, jawaban yang ditampilkan,foto atau gambar yang ditampilkan  semuanya berpotensi untuk membentuk opini masyarakat.

Untuk ini kami akan mengutip  opini Karni Ilyas di buku Karni Ilyas, Lahir untuk Berita,
"Kembali ke soal intervensi. Karni bertanya dengan nada menggugat,
pernahkah media memberitakan yang isinya menghantam pemiliknya?
Mana mungkin Tempo menghantam Goenawan Mohmmad atau Ciputra.
Mana mungkin Jakob Oetama dihantam Kompas.
RCTI menjelek-jelekkan Hary Tanoesoedibjo?
MetroTV memojokkan Surya Paloh? Trans TV (Trans7) menghantam Chairul Tanjung?
Apakah Anda melihat wajah Aburizal Bakrie tiap hari di tvOne?

Jadi kesimpulan saya ( Karni Ilyas ),
"di mana pun Anda, intervensi itu ada."
 Sekarang adalah bagaimana seorang jurnalis melakukan tawar-menawar untuk itu.
Jangan mimpilah media itu bisa streril dari intervensi.”

Sedangkan dari diskusi keadilan hukum dan media di Semarang, 2013,yang juga dihadiri  Karni Ilyas,
 didapat poin penting bahwa :
- Intervensi ke media bisa berasal dari pemilik, jajaran penguasa,
organisasi tempat wartawan bernaung , orang atau kelompok yang mempunyai modal kuat.
- sedangkan opini yang dikembangkan jurnalis bisa dipengaruhi oleh mainstream pemikiran yang sering digelutinya, tapi ini adalah manusiawi  seperti halnya juru foto yang tidak mungkin memotret seluruh fenomena alam, dia akan memfoto yang  sesuai  dengan  pertimbangannya, unsur personal tetap mempengaruhi hasil jepretan foto dari pemandangan alam tersebut.

Tetapi tentunya kita sebagai masyarakat tentu mendambakan mass media yang adil , jernih tidak terpengaruh apapun, meskipun itu sulit. Media massa  telah menjadi industri  yang keuntungan finansial  menjadi  tolak ukur  ,dan Adam Smyth menyebut indusrti adalah sebagai binatang ekonomi. Organ seperti KPI, Komisi Penyiaran Indonesia, tentu harus lebih mawas diri.

arsip , semua warga negara indonesia, berhak jadi pemantau pemilu

Pemilu  merupakan titk penting dalam perjalanan demokrasi , maka hal yang wajar bila semua warga negara mempunyal hak untuk memantau, apalagi semua warga negara yang mempunyai hak pilih dan hak dipilih serta  telah menggunakan hak pilihnya dengan mencoblos. Semunya  berhak mengawasi suara yang telah diberikan. Sebenarnya tidak diperlukan  ijin tentang hal itu, yang perlu  ijin adalah  pemantau luar negeri ,sedangkan organisasi besar dalam negeri cuma  pemberitahuan saja.
Sangat sering KPU atau KPUD ikut  bermental   birokrat yang gak mau dipantau langsung oleh rakyat pemilih, ini yang jadi masalah. Jika  transparan dan terbuka , tentu makin lancar dan menumbuhkan kepercayaan masyarakat.

arsip menuju kekuasaan dengan murah

Kekusaan politik ada ketika manusia mulai ada, bahkan ada  dalam mahluk hidup yang hidup berkelompok dimana mereka secara natural  akan  memunculkan pemimpin.Kelompok gajah akan memilih gajah yang layak jadi pemimpin,   Ketika manusia  berkelompok maka munculah pemimpin, mulai dari jumlah 3 orang , maka akan muncul seorang pemimpin. Pemimpin tersebut secara modern dapat diartikan mempunyai kekuasan politik, yaitu wewenang mengatur, memerintah dan para anggotanya setuju dengan itu.

Sejarah  awal manusia juga memberikan informasi pemimin suku lahir dari orang yang bisa mengatur sumber daya alam yang yang dibutuhkan untuk kepentingan bersama mereka. Pemimpin suku  di sungai nil lahir  dari orang yang mampu menjaga dan mengatur  air sungai nil bagi para  anggotanya di tengah persaingan dengan hewan hewan buas serta adanya anggota yang serakah.  Pemimpin suku pelaut atau nelayan datang dari orang yang mampu , kuat mengarungi samudra dan bahkab bisa memprediksi datangnya angin baik atau angin buruk, yang menguntungkan atau yang membahayakan.

Ketika manusia sudah dalam jumlah yang besar. kepimpinan kemudian menjadi sebuah lembaga kerajaan  atau sejenisnya.Raja adalah seseorang yang dianggap punya kemampuan lebih, entah benar  atau mitos ( pada awalnya memang  punya kemampuan lebih ). Regenerasi raja ,kerena mengingat kemampuan yang dianggap turunmenurun maka , tahta raja pun dilakukan turun temurun. Hal demikian juga dilakukan oleh para punggawanya, seperti patih, dan lembaga lainya, mereka melukannya dengan turun temurun. Orang lain yang ingin mempunyai kekusaan tersebut, tak akan bisa meraihnya. Kecuali satu , seperti apa yang dilakukan oleh Ken Arok kepada Tunggul ametung, atau seperti terjadi di sejarah China orang pindah ke suatu tempat sunyi  secara berkelompok , menyusun kekuatan , lalu kemudian menyerang  kerajaan di dekatnya, menang, lalu menjadi penguasa.

Ketika  kita berada di iklim demokrasi, seseorang ketika ingin berkuasa tidak perlu harus seperti jaman Ken Arok atau tradisi perebutan raja  dan wilayah. Dia cukup perlu memenangkan  suara dari sebuah Pemilu, untuk menjadi wakil rakyat, Bupati atau Presiden. Maka  disinilah murahnya demokrasi. 

arsip, caleg pilihan 2014 untuk anggota DPR RI dari dapil Yogyakarta

caleg pilihan 2014 untuk anggota DPR RI dari dapil Yogyakarta :

1. Siti Hediati S atau Mbak Titik  dari Partai Golkar
Dukungan masyarakat  dan kans besar ada pada sosok ini , tapi rintangan dan jegalan juga tak bisa diremehkan.

2.  Juwarto , dari PDIP.

Bapak Juwarto dikenal luas dan sekarang menjadi naggota DPR dari PDIP.

3. KRMT  Roy Suryo   dari Partai Demokrat.

Pria ini  sekarang menajbat Menpora, dan cukup merakyat di daerahnya.

4. Prof. Suhardi  dari Gerindra

Beliau adalah ketua umum Gerindra, Partai yang didirikan oleh Prabowo Subianto, yang menjabat Dewan Pembina.

5. Peringkat lima   dan enam ditempati oleh Bapak Agus Bastian Partai Demokrat 
dan    Bapak H. Sukamta caleg dari , PKS.


Survei dilakukan pada bulan Januari 2014, dan diposting tgl 22 Januari 2014.
dengan pengamatan lapangan  dan sample random tercluster dan informasi  tambahan.

arsip , demokrasi anatar yang diitemewakan dan yang dikecualikan.

Tidak lama lagi rakyat Indonesia akan melakukan pesta demokrasi yaitu pemilu dimana rakyat secara pribadi, perseorangan, memilih wakilnya yang duduk di DPR atau DPRD sebagai bentuk partisipasi dalam kenegaraan. Disinilah demokrasi menjadi wujudnya , dimana secara secara ideal seorang rakyat Indonesia menjalankan haknya sesuai hati nuraninya.



Di lain pihak demokrasi di negeri tercinta ini juga diwarnai dengan suatu hal yang istimewa atau suatu hal yang dilebihkan daripada yang seharusnya menurut azas kesamaan , dan di sisi lain ada juga hal terkecualikan dalam pemberian hak demokrasi ini. Perlakuan istimewa bagi wanita atau perempuan untuk mengisi caleg anggota DPR, DPRD dengan kuota 30% adalah sesuatu yang sebenarnya melanggar prinsip persamaan hak, yang menjadi prinsip demokrasi. Ini memang diperjuangkan oleh para aktifis perempuan, tetapi sebenarnya apakah hal ini menjadikan negara kita menjadi lebih baik bobotnya dalam mengemban tujuan dibentuknya negara. Apakah para perempuan yang dipaksa atau terpaksa ( bukan yang benar-benar penggiat masyarakat) untuk memenuhi kuota 30% akan dapat bekerja lebih baik dalam memenuhi aspirasi rakyat dan usaha mewujudkan cita-cita dan tujuan negara Indonesia ? Yaitu terwujudnya masyarakat yang adil dan makmur sesuai UUD 1945.



Pengecualian yang juga terjadi di negara kita adalah tidak adanya hak memilih bagi TNI dan Polri. Alasan untuk ini adalah karena mereka memegang senjata , dan demi keamanan bersama maka, TNI dan Polri tidak diberikan hak memilih dan dipilih dalam Pemilu. Alasan lannya adalah keadilan proses pemilu agaknya yang selama ini menjadi pertimbangan. Jika demi keadilan, kenapa Para Pemilik Mass Media diperbolehkan mempunyai hak dipilih ? Faktanya nyata-nyata mereka menggunakan medianya untuk membentuk opini publik dengan leluasa untuk kepentingan mereka.Agar Mereka terpilih, entah itu menjadi anggota DPR atau Presiden. Ini Jelas melanggar prinsip keadilan. Demi keadilan juga kenapa para pemilik Bank juga mempunyai hak dipilih ? Padahal mereka mempunyai kekuasaan atas uang rakyat yang selama ini disimpan di sana, entah itu tabungan atau deposito. Rakyat meminjamkan dan dititipkan uangnya disana agar disimpan dengan baik. Ini juga perlu menjadi perhatian akan makna keadilan dan persamaan dalam demokrasi.



Orang takut bila tentara- polisi mempunyai hak dipilih atau berpolitik maka akan ada rakyat yang dipaksa dengan kekuatan untuk mengikuti kehendak tentara-polisi. Justru sekarang yang terjadi adalah rakyat digiring opini dan pemahamannya oleh pemilik media dengan leluasa.

Satu lagi, adalah artis yang sebenarnya pekerjaanya adalah menghibur masyarakat. Mereka mempunyai akses luas di mass media, bekerja disana dan malah dibayar mahal untuk tampil di mass media, sedangkan rakyat biasa harus bayar untuk tampil disana ( kecuali sesekali ). Untuk menjadi artis pun sangat sering dengan hubungan teman, saudara dan jarang dengan kemampuan seni murni, bahkan melibatkan apa yang bisa disebut dengan mafia sinetron.. Tengok saja, berapa persen artis yang dari jalur juara seni tingkat sekolah ? juara seni tingkat kejuaraan resmi ? alumnus Sekolah tinggi seni ? bahkan seperti artis hasil AFI pun ,dimana mereka sekarang? Lalu bagaimana dengan hak dipilihnya ?



Demokrasi langsung seperti di Yunani pada era kelahirannya , mungkin tidak perlu banyak peran mass media, karena Athena hanyalah kota, dengan penduduk sedikit. Tapi demokrasi langsung untuk negara berpenduduk banyak dan luas, tentu peran mass media sangat besar. Dan media, dibutuhkan dan diperlukan semua orang , baik pemilih ataupun yang dipilih.Mass Media diibaratkan jalan raya, dimana semua orang boleh lewat disana, dengan aturan yang berlaku umum. Maka adilkah jika media dikuasai dan digunakan hanya untuk kepentingan orang yang disebut pemilik atau redaktur atau artis yang notabene pekerja di jalan raya tersebut?



Satu lagi.., Anak dibawah umur 17 tahun yang sudah mempunyai hak asasi tidak dibolehkan untuk mencoblos pemilu !? Anak-anak itu kan juga punyak hak asasi kata kak Seto... , hemm....



( tulisan ini tidak berhubungan dengan nama caleg pilihan yang dimuat di alamat url ini.)



untuk melihat caleg pilihan 2014 ,silakan lihat www.calegpilihan2014.blogspot.com.